Mengkritisi Pembangunan Kabupaten Buton Utara Hanya Berputar-putar dan Lamban

Perkembangan ekonomi merupakan tantangan besar pemerintahan saat ini. Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang memiliki 17 Kabupaten / Kota, dimana salah satunya adalah Kabupaten Buton Utara yang disingkat Butur merupakan daerah yang sudah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun.

Namun Butur sampai saat ini masih berada di belakang, bahkan tertinggal dari daerah-daerah lain yang seumurannya. Bahkan yang baru mekar sekalipun, baik itu dari segi kemajuan perekonomian maupun pembangunan infrakstruktur dasar.

Periode pertama pemerintahan definitif yang di pimpin oleh Bapak Ridwan Zakariah selaku Bupati Butur yang didampingi oleh Bapak Harmin Hari diwarnai dengan berbagai polemik yang membuat konsetrasi pemerintah untuk membangun sangatlah terganggu. 

Hal itu, dikarenakan pertarungan kepentingan yang tidak sehat, terlihat dari kemasan isu polemik ibukota yang dikemas sedemikian rupa untuk dijadikan alat untuk memukul pemerintahan yang pada akhirnya itu perlahan mulai surut di percaturan barisan pemerintahan dan barisan oposisi.

Pada era kedua pemerintahan definitive itu demikian sangatlah sensitive. Pada saat itu banyak menguras energi pemerintah maupun barisan oposisi. Bahkan juga tidak hanya seorang yang menjadi korban dari polemik tersebut, diantaranya ada putra daerah yang mendekam di penjara bahkan dengan rela melepas seragam ASN-nya.

Tak kalah hebonya dengan isu korupsi yang merajalela, bahkan sampai ada pejabat yang harus mendekam di penjara untuk mempertangung jawabkan perbuatanya yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang juga berujung pada pelepasan status ASN-nya.

Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi pemerintah pada saat itu, Alhamdulillah masih dapat melaksanakan pembangunan dan sedikit mendongkrak perekonomian masyarakat.

Hal itu, dibuktikan denagan adanya pembangunan infrakstrutur jalan Waode Buri-Labuan, pembangunan gudung perkantoran yang terpusat di bukit Sara’Ea serta pembangunan pasar mina-minanga maupun pembangunan Sarana Olahraga (SOR) yang mengantarkan Buton Utara menjadi tuan rumah dalam Pekan Olahraga skala Provinsi Sulawesi Tenggara.

Namun, sayangnya event tersebut hanya sementara, kini gedung-gedung yang dibangun dengan anggaran yang begitu banyak terbengkalai tanpa ada perhatian serius dari pemerintah daerah yang saya nilai sangat mubazir. Itulah sedikit ringkasan fakta di pemerintahan pertama definitif.

Memasuki periode kedua pemerintahan definitif bergantilah pimpinan pemerintahan yaitu Bapak Abu Hasan bersama wakilnya Bapak Ramadio yang dipercayakan menahkodai Kabupaten Buton Utara dengan dilandasi perjuangan rakyat yang haus akan perubahan pada saat itu karena menilai pemerintahan sebelumnya gagal dalam membangun daerah yang itu tanpa disadari juga adalah dampak dari strategi yang telah lama di bangun dari barisan oposisi pada saat pemerintahan sebelumya.

Namun lima tahun berjalan, itu dipandang juga tidak mampu menghadirkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat yang berjuang untuk mencapai perubahan, dan bahkan di fase pemerintahan tersebut daerah Buton Utara sangaat lambat kemajuanya disegala sektor, mungkin juaga diakibatkan penguasaan parlemen legislatif mayoritas barisan oposisi yang mengakibatkan eksekutif sangat sulit untuk bergerak.

Setelah berlangsung 5 (lima) tahun pemerintahan periode kedua berjalan, dapat kita lihat beberapa juga yang hadir sebagai program diantaranya pembangunan Islamic Center yang juga menjadikan Buton Utara sebagai tuan rumah dalam kegiatan STQ se-Sulawesi Tenggara.

Kemudian pemerintah menghadirkan kesatuan Komando Distrik Militer (Kodim) di Buton Utara, juga turut menghadirkan Kepolisian Resor (Polres) Buton Utara yang membuat terciptanya keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Namun disektor peningkatan ekonomi masyarakat dinilai sangat minim, diliat dari perkembangan pendapatan masyarakat sangatlah minim, bahkan banyak bangunan pasar yang dibangun terbengkalai karena diakibatkan tidak strategisnya penempatan pembangunan.

Program pertanian padi organik juga seakan dinilai gagal dan menuai banyak protes di semua kalangan. Dimasa-masa akhir periodenya makin gencar meluncurkan berbagai program yang itu juga di nilai tidak efektif, maka sebagian besar memandang pemerintahan gagal membawa perubahan yang signifikan di Lipu Tinadeakono sara.  

Itu terlihat di Pemilukada beberapa waktu yang lalu, masyarakat kembali mengamanahkan pemerintahan ke Bapak Ridwan Zakariah.

Sekarang ini kita memasuki fase periode ketiga pemerintahan definitif yang kembali di nahkodai oleh bapak Ridwan Zakariah didamping bapak Ahali yang dilantik beberapa bulan lalu.

Setelah dilantik, bapak Ridwan Zakariah bersama wakilnya sudah melakukan beberapa langkah kongkrit, mulai dari perbaikan jalan di titik-titik yang parah untuk dilalui pengendara serta pembangunan karakter pegawai ASN yang disiplin dan senantiasa menjaga kebersihan yang hal demikian menuai banyak pujian di sosmed dan  sebahagian ada juga yang mengkritisi serta mengeluh. Itu merupakan langkah awal yang baik.

Namun yang akan menjadi pertanyaan yang terlintas dipikiran sebagian orang, akankah ini efektif dan akan berlansung lama?

Namun dilihat dari peningkatan sektor pendapatan masyarakat itu belum ada titik awal untuk mengenjot pendapatan masyarakat tersebut, bahkan tersiar kabar hanya akan ada pembagunan Bandara yang akan dilobi untuk segera terealisasi. 

Namun, apakah ini akan membawa dampak besar kepada peningkatan ekonomi masyarakat masih tanda Tanya. 

Untuk itu, perlu banyak keterlibatan beberapa kalangan untuk membangun Buton Utara kedepan yang maju dan mandiri. 

Saran dan masukan kepada pemerintahan harus berjalan aktif dan pemerintahan harus mampu merangkul semua kepentingan masyarakat yang kemudian akan di aktualisasikan di program pembangunan Buton Utara kedepan, karena dari segi politik kita stagnan, penegakan supremasi hukum sedikit meningkat dan peningkatan pertumbhan ekonomi kita masi dinilai lamban.

Semoga saja dipemerintahan sekarang ini bisa membawa Buton Utara yang lebih maju lagi.

Penulis : Laode Dedi Ahmad SH

Advokat dan Pengacara Muda

Aktivis Ketua Umum LMND Sulawesi Tenggara Periode Tahun 2011 – 2013