Sultra Online
27 February, 2021
  • Headline
  • Hukum & Peristiwa
  • Sosial Politik
  • Figur
  • Ekonomi Bisnis
No Result
View All Result
  • Headline
  • Hukum & Peristiwa
  • Sosial Politik
  • Figur
  • Ekonomi Bisnis
No Result
View All Result
Sultra Online
No Result
View All Result
Home Headline

Bersama DPD RI, Gubernur Sultra Bahas Arah Kebijakan Delapan Provinsi Kepulauan

redaksi by redaksi
January 29, 2020
in Headline
0
Bersama DPD RI, Gubernur Sultra Bahas Arah Kebijakan Delapan Provinsi Kepulauan
0
SHARES
109
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SultraOnline, ADVERTORIAL – Sebagai ketua Badan Kerja Sama Daerah Kepulauan atau provinsi kepulauan yang terdiri dari delapan provinsi di Indonesia. Gubernur Sultra, Ali Mazi, tidak hanya berpikir bagaimana kemajuan daerah yang dipimpinnya.

Namun hal itu, sudah dijadikan sebagai tanggung jawab moral terhadap lembaga yang mengikat delapan gubernur provinsi kepulauan yang ia pimpin.

RELATED POSTS

Ketum PWI : Media Terus Bekerja karena Tugas Kemanusiaannya

Februari – Maret 2021, Pemerintah Siapkan 5.000 Dosis Vaksin Bagi Wartawan

Ali Mazi menginginginkan pemerataan dan keadilan di bidang pembangunan bagi daerah yang terdiri dari beberapa gugusan pulau atau dikenal daerah kepulauan.

Sehingga perlu ada arah kebijakan khusus bagi daerah yang mendapat predikat sebagai provinsi kepulauan dan non provinsi kepaulauan, terutama dari kebijakan anggaran.

Atas dasar itu, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, didaulat menjadi salah satu nara sumber pada rapat dengar pendapat (RDP) umum oleh Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Jakarta, Senin (27/1).

Plt Kepala Dinas Kominfo Sultra, Syaifullah, mengatakan kehadiran Gubernur Sultra dalam rapat itu berdasarkan undangan sekretaris jendral Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nomor PU.04/208/DPDRI/2020, tanggal 20 Januari 2020 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat Umum.

“Gubernur Sultra hadir selaku nara sumber karena merupakan Ketua Badan Kerja Sama atau BKS Provinsi Kepulauan.,” kata Syaifullah.

Rapat Dengar pendapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi Daerah Pemilihan Aceh, dan anggota DPD RI, Basilio TA.

Adapun Narasumber adalah Gubernur Sultra H. Ali Mazi, SH dan Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Dr. Ir. Muh. Hudori, M.Si.

Yang menjadi titik tekan pembahasan RDP tersebut, kata dia, adalah anatomi RUU Daerah Kepulauan terdiri dari 11 Bab, 45 Pasal dengan Batang Tubuh RUU meliputi Ruang Pengelolaan yaitu Yurisdiksi dan Wilayah Pengelolaan, Urusan Pemerintahan yaitu Irisan Urusan dan Skala Kewenangan Tertentu, Uang yaitu Formula dan Nominal, Pendanaan Khusus.

Daerah Kepulauan di Indonesia terdiri yaitu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepulauan yang terdiri dari 8 Provinsi dan 86 Kabupaten/Kota, dan Calon DOB yang memenuhi syarat sebagai Provinsi Kepulauan Kab/Kota Kepulauan ditetapkan bersamaan dengan UU Pembentukan Daerah (Pemekaran).

Delapan provinsi kepulauan di Indonesia adalah Sulawesi Utara (Sulut), Maluku, Kepulauan Riau (Kepri), Bangka Belitung (Babel), Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara (Malut) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kepulauan Perencanaan Pembangunan RPJPD sebagai Rencana Induk Pembangunan Daerah Kepulauan, Sektor Ekonomi Kelautan Prioritas, Sarana dan Prasarana Daerah.

Sedangkan kesimpulan dari RDP itu adalah RUU Daerah Kepulauan sudah diagendakan utk dibahas dalam prolegnas 2020. Kemendagri memberikan beberapa masukan terkait dengan substansi RUU agar tidak bertentangan dengan UU 23/2014, disarankan juga utk berkoordinasi dgn Kemenkeu terkait besaran alokasi dana transfer kepada daerah kepulauan.

Poin kedua Ketua Komite I selaku pimpinan rapat meminta kepada Pak Gubernur selaku ketua Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan untuk memfasilitasi pertemuan dgn seluruh gubernur Provinsi Kepulauan, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi beserta Pemerintah untuk bersama sama melakukan pertemuan sebelum pembahasan RUU Kepulauan di DPRD.

Dan, point tiga bahwa pada prinsipnya anggota komite 1, memahami kebutuhan provinsi kepulauan dan mendorong agar RUU dimaksud dapat segera ditetapkan menjadi UU setelah 15 tahun diinisiasi.

BKS Provinsi Kepulauan ini adalah organisasi yang memperjuangkan agar Provinsi Kepulauan mendapat porsi dana anggaran umum (DAU) yang lebih besar dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

Sebab selama ini indikator penilaian DAU sendiri hanya dihitung berdasarkan luas daratan, sedangkan luas laut atau kepulauan tidak dihitung.

BKS provinsi kepulauan yang sedang dipimpin oleh Ali Mazi tersebut akan perjuangkan agar Provinsi Kepulauan juga dapat porsi DAU yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Dorong Pembentukan UU Daerah Kepulauan

Pada tahun 2018, kata Syaifullah, delapan provinsi berciri kepulauan menyepakati Deklarasi Batam, yang antara lain berisi permintaan percepatan penerbitan UU Daerah Kepulauan sebagai landasan hukum pengembangan daerah pesisir.

Deklarasi itu terdiri atas tiga pasal Pertama, menegaskan prinsip perjuangan pemerintah dan masyarakat kepulauan untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

Kedua, sepakat mendukung percepatan penetapan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi UU berdasarkan program legislasi nasional.

Ketiga, atas dasar kepastian hukum, sebelum penetapan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi UU tentang daerah kepulauan, maka mendesak pemerintah untuk secara konsekuen dan bertanggung jawab melaksanakan semangat ketentuan Pasal 27, 28, 29 dan 30 UU No 23 Tahun 2014 tentang Ppemerintahan Daerah, untuk percepatan pembangunan provinsi yang berciri kepulauan itu.

Saat ini, yang dibutuhkan adalah keseriusan dan komitmen serta konsistensi delapan daerah kepulauan ini dalam mendorong secepatnya RUU Provinsi Kepulauan ditetapkan menjadi UU agar proses percepatan pembangunan daerah-daerah yang berciri kepulauan dapat berkembang dan sejajar dengan daerah-daerah yang berciri daratan seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Selatan. **    (Red/Adv)

Tags: Daerah KepulauanDPD RIgubernur sultraRDP Arah Kebijakan Pemerintah
ShareTweetPin
redaksi

redaksi

Related Posts

Ketum PWI : Media Terus Bekerja karena Tugas Kemanusiaannya

Ketum PWI : Media Terus Bekerja karena Tugas Kemanusiaannya

by redaksi
February 9, 2021
0

Sultraonline, JAKARTA - Dalam perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S...

Februari – Maret 2021, Pemerintah Siapkan 5.000 Dosis Vaksin Bagi Wartawan

Februari – Maret 2021, Pemerintah Siapkan 5.000 Dosis Vaksin Bagi Wartawan

by redaksi
February 9, 2021
0

Sultraonline, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sebanyak 5.000 dosis vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada wartawan pada akhir Februari 2021 hingga awal...

Presiden Jokowi di Puncak HPN 2021: Terima Kasih  Insan Pers

Presiden Jokowi di Puncak HPN 2021: Terima Kasih Insan Pers

by redaksi
February 9, 2021
0

Sultraonline, JAKARTA - Presiden Jokowi menyambut kehadiran Pengurus Dewan Pers, PWI Pusat, hingga pemimpin media dalam rangka perayaan puncak Hari...

Ini Pesan Menkumham Bagi Media Mainstream di Tengah Disrupsi Media Sosial

Ini Pesan Menkumham Bagi Media Mainstream di Tengah Disrupsi Media Sosial

by redaksi
February 4, 2021
0

Sultraonline, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pesan bagi kalangan pers pada seminar bertajuk '' Regulasi Negara...

Gubernur Sultra Siapkan 30 M untuk Sarana Porprov ke-14 Tahun 2022

Gubernur Sultra Siapkan 30 M untuk Sarana Porprov ke-14 Tahun 2022

by redaksi
February 2, 2021
0

Sultraonline, BUTON - Dalam lawatannya ke Kabupaten Buton, Gubernur Sulawesi Tengara (Sultra), Ali Mazi, meninjau lokasi kawasan olahraga di Kelurahan...

Next Post
Hari Pers Nasional 2021 Bakal digelar di Sultra

Sebelum ke Australia, Presiden RI akan Hadiri HPN 2020 di Kalimantan Selatan

Lega, Anak Mantan Komisioner KPUD Sultra tiba dari Wuhan China

Lega, Anak Mantan Komisioner KPUD Sultra tiba dari Wuhan China

Discussion about this post

RECOMMENDED

Ketum PWI : Media Terus Bekerja karena Tugas Kemanusiaannya

Ketum PWI : Media Terus Bekerja karena Tugas Kemanusiaannya

February 9, 2021
Februari – Maret 2021, Pemerintah Siapkan 5.000 Dosis Vaksin Bagi Wartawan

Februari – Maret 2021, Pemerintah Siapkan 5.000 Dosis Vaksin Bagi Wartawan

February 9, 2021
  • 21.8M Fan
  • 81 Follower
  • 38.5k Follower
  • 106k Subscriber
  • 657 Follower
  • 22.9k Follower

MOST VIEWED

  • Buli Siswa, Advokat Somasi Guru SMAN 2 Kendari

    Buli Siswa, Advokat Somasi Guru SMAN 2 Kendari

    192 shares
    Share 192 Tweet 0
  • Muna Terjangkit Covid-19, Tenaga Medis RSUD Raha Tak Pulang Rumah

    614 shares
    Share 614 Tweet 0
  • Terbongkar Kasus Dugaan Penipuan K2, Oknum ‘AGS’ Melibatkan KS SD Smart School Kendari

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ketua DPC Peradi RBA Kendari Terdaftar sebagai Calon Pimpinan KPK  

    233 shares
    Share 233 Tweet 0
  • Tegakkan Integritas Pemilu TPD jadi Ujung Tombak DKPP RI Jalankan Pemeriksaan di Daerah

    199 shares
    Share 199 Tweet 0
Sultra Online

We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

CATEGORY

SITE LINKS

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org
  • Landing Page
  • All Features
  • Contact

© 2019 Sultra Online - Redesign By Green Tech Studio.

No Result
View All Result
  • Headline
  • Hukum & Peristiwa
  • Sosial Politik
  • Figur
  • Ekonomi Bisnis

© 2019 Sultra Online - Redesign By Green Tech Studio.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In